Legislator PPRN se-Sumut percepat konsolidasi

Posted in Tak Berkategori on Maret 7, 2012 by pprn

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 36 anggota DPRD dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) se-Sumatera Utara (Sumut) menggelar konsolidasi agenda kepartaian menjelang Pemilu 2014, di Jakarta 2-4 Maret 2012.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPRN, Joller Sitorus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, mengatakan, kegiatan konsolidasi ini ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap seluruh anggota DPRD se-Sumut yang isinya siap bekerja maksimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

“Konsolidasi seluruh anggota DPRD se-Sumut ini merupakan langkah awal penyatuan kembali seluruh visi, misi, dan kegiatan kepartaian untuk melayani rakyat di setiap wilayah Tanah Air, konsolidasi dilakukan per wilayah, Sumut adalah yang pertama,” katanya.

Joller menjelaskan, kegiatan konsolidasi PPRN di setiap wilayah itu dilakukan guna memperkuat kembali agenda dan program PPRN sebagai partai politik (parpol) yang turut dipercaya rakyat untuk mengirimkan wakilnya di parlemen-parlemen daerah.

“Tidak dipungkiri, PPRN dapat dikatakan tertinggal dari partai lainnya selama ini akibat konflik internal yang berkepanjangan. Konflik internal antara mantan Ketua Umum PPRN, Amelia Yani dengan DPP PPRN sekarang telah selesai secara hukum,” ujarnya.

Joller mengatakan di akhir kegiatan konsolidasi tersebut, seluruh anggota DPRD se-Sumut menandatangani pernyataan sikap untuk siap bekerja optimal untuk membesarkan partai di wilayah masing-masing. 

“Mereka menyatakan sikap siap memajukan PPRN se-Sumut supaya tidak tertinggal dengan partai lainnya, mereka juga menyatakan sikap siap meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan konsolidasi, kemarin, seluruh anggota PPRN se-Sumut juga menyempatkan diri menjenguk Ketua Dewan Pembina PPRN, Dr Sutan Raja DL Sitorus yang sedang sakit di Bandung. Ketua Dewan Pembina dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandung.

“Kami menyempatkan diri menjenguk Ketua Dewan Pembina, Pak DL Sitorus yang sedang sakit di Bandung, kemarin, semua prihatin atas kesehatan Pak DL Sitorus, dan berdoa semoga Pak DL segera sembuh,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PPRN DPRD Sumut, Hj Rahmiana Delima Pulungan mengatakan pernyataan sikap seluruh anggota PPRN se-Sumut merupakan tekad bulad kader dan pengurus PPRN di daerah untuk bekerja sekuat tenaga demi masyarakat di daerah.

“Optimalisasi kinerja ini juga merupakan bagian dari strategi mengencangkan kembali mesin-mesin partai di daerah menuju Pemilu 2014 mendatang,” ujarnya.(*)

Partai PPRN Berjanji Akan Berbenah

Posted in Tak Berkategori on Maret 7, 2012 by pprn

JAKARTA – Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) berjanji akan segera melakukan pembenahan setelah sukses melewati konflik internal berkepanjangan. Bahkan, para anggota DPRD PPRN sudah mulai menggalakkan program rehabilitasi menuju pemilu 2014.

“Gerakan pembenahan ini kami mulai dari 36 anggota DPRD se-Sumatera Utara. Kami melakukan konsolidasi agenda kepartaian menjelang Pemilu 2014. Konsolidasi dilaksanakan di kantor DPP PPRN Pondok Bambu Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPRN, Joller Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/3/2012).

Dia menuturkan, konsolidasi DPRD dari PPRN ditegaskan melalui penandatanganan pernyataan sikap untuk siap bekerja maksimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

Konsolidasi ini, tegas dia, merupakan langkah awal penyatuan kembali seluruh visi, misi, dan kegiatan kepartaian untuk melayani rakyat di setiap wilayah Tanah Air. Konsolidasi dilakukan per wilayah, dan dimulai dari Sumut.

Joller Sitorus mengatakan, konsolidasi PPRN di setiap wilayah ini dilakukan guna memperkuat kembali agenda dan program PPRN sebagai partai politik (parpol) yang turut dipercaya rakyat untuk mengirimkan wakilnya di parlemen-parlemen daerah. Tidak dipungkiri, PPRN dapat dikatakan tertinggal dari partai lainnya selama ini akibat konflik internal yang berkepanjangan.

“Konflik internal antara mantan Ketua Umum PPRN, Amelia Yani dengan DPP PPRN sekarang telah selesai secara hukum, dan saat ini adalah saatnya kembali bekerja seoptimal mungkin untuk rakyat,” kata Joller Sitorus.

Joller Sitorus mengatakan di akhir kegiatan konsolidasi, kemarin, seluruh anggota DPRD se-Sumut menandatangani pernyataan sikap untuk siap bekerja optimal untuk membesarkan partai di wilayah masing-masing. Sekaligus, menyatakan sikap meningkatkan kembali kinerja-kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini, seluruh anggota DPRD dari PPRN mengaku merasa bangga dan tenang dalam bekerja melayani rakyat karena tiada lagi ancaman-ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sering dilontarkan mantan Ketua Umum Sdri. Amelia A. Yani saat konflik di masa lalu.

“Mereka menyatakan sikap siap memajukan PPRN se-Sumut supaya tidak tertinggal dengan partai lainnya, mereka juga menyatakan sikap siap meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” kata Joller Sitorus.

Dalam rangkaian kegiatan konsolidasi, seluruh anggota PPRN se-Sumut juga menyempatkan diri menjenguk Ketua Dewan Pembina PPRN, DR. Sutan Raja DL Sitorus yang sedang sakit di Bandung. Ketua Dewan Pembina dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandung.

“Kami menyempatkan diri menjenguk Ketua Dewan Pembina, Pak DL Sitorus yang sedang sakit di Bandung, kemarin, semua prihatin atas kesehatan Pak DL Sitorus, dan berdoa semoga Pak DL segera sembuh,” katanya.

PPRN Kebut Konsolidasi

Posted in Tak Berkategori on Maret 7, 2012 by pprn

JAKARTA – Pascadisahkannya hasil Munas pertama DPP PPRN Maret 2011 oleh Menkumham Amir Syamsuddin, DPP PPRN saat ini fokus pada konsolidasi kader di daerah. Proses konsolidasi ke daerah-daerah ini sebagai bagian dari upaya PPRN mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014.

PPRN bertekad dapat kembali meraih kepercayaan publik dalam pesta demokrasi mendatang dengan meraih hasil yang signifikan mulai dari daerah hingga nasional.

“Saat ini kami fokus pada upaya konsolidasi kader di daerah-daerah, energi pengurus dan kader  yang selama ini terkuras hanya untuk mengurusi persoalan konflik internal kini mulai kami padukan kembali untuk menghadapi Pemilu 2014,” kata Ketua I DPP PPRN Herman Surbakti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/2).

Herman mengatakan sejak dikeluarkannya SK Menkumham terkait pengesahan kepengurusan DPP PPRN 2011-2016 di bawah Ketua Umum H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Joller Sitorus, sejumlah kegiatan konsolidasi telah mulai dilaksanakan. Akhir bulan ini konsolidasi berhasil dilaksanakan di Kabupaten Singkil provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Hingga memasuki tahapan Pemilu 2014 oleh penyelenggara pemilu terpilih nantinya, upaya konsolidasi akan terus dilakukan guna memanaskan kembali mesin-mesin partai.

“Mungkin strategi konsolidasi yang kami terapkan berbeda, kami akan mulai proses konsolidasi dari Barat ke Timur, di Singkil kami disambut ribuan kader PPRN,” kata Herman Surbakti.

Terkait dengan pelaporan SK Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tentang pengesahan kepengurusan DPP PPRN 2011-2016  yang diduga syarat kepentingan dan keberpihakan oleh OC Kaligis selaku kuasa hukum mantan Ketua Umum PPRN Amelia A. Yani  kepada Presiden SBY, Herman Surbakti mengatakan tindakan itu sangatlah tidak profesional dan tidak paham hukum.

Terlebih, dalam surat itu Amelia A. Yani menuding Amir Syamsudin selaku Menteri Hukum dan HAM berpihak kepada DR. Sutan Raja DL Sitorus karena pernah menjadi kuasa hukumnya dalam perkara perambahan register 40 beberapa wathun lalu.

Padahal, persoalan konflik internal PPRN adalah murni persoalan hukum yang telah dilalui dengan serangkaian proses hukum yang panjang hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA). Dan, keputusan Menteri Hukum dan HAM sudah tepat mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Sangat tidak profesional dan tidak paham hukum kalau persoalan PPRN dikait-kaitkan dengan DL Sitorus, apalagi yang diungkit soal pernah menjadi kuasa hukum DL Sitorus, lah…, OC Kaligis juga kan pernah jadi kuasa hukum DL Sitorus juga,” kata Herman Surbakti.

Herman Surbakti menegaskan persoalan konflik internal PPRN adalah murni persoalan hukum antara Amelia A. Yani dan DPP PPRN. Oleh karena itu, DPP PPRN sangat menyayangkan tindakan yang ditempuh Amelia A. Yani dengan melaporkan persoalan konflik internal partai serta dikait-kaitkan dengan tudingan adanya kepentingan pribadi Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden SBY ini. Upaya Amelia A. Yani ini tentu kontraproduktif bagi upaya konsolidasi dan kaderisasi internal yang kini tengah gencar dilakukan PPRN menghadapi pemilu mendatang.

Herman Surbakti menambahkan tindakan Amelia A Yani ini dapat dikatakan sebuah penzaliman terhadap nama baik dan pribadi DL Sitorus. “Kami ingin tegaskan bahwa konflik PPRN sudah selesai, tidak pernah ada pertikaian antara Amelia dengan DL Sitorus, orang tua kami jangan dizalimi dalam konflik internal PPRN ini,” ujarnya.(sam/jpnn)

DPP PPRN minta semua pihak tak bicara konflik

Posted in Tak Berkategori on Maret 7, 2012 by pprn

Jakarta  (ANTARA News) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengimbau seluruh pihak, untuk berhenti berbicara soal konflik di tubuh PPRN.

Persoalan konflik internal PPRN secara hukum telah selesai dengan keluarnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Saat ini, waktunya seluruh kader PPRN merapatkan barisan, melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan sosialisasi partai kepada masyarakat sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014.

“Kalau cinta PPRN, semua pihak jangan lagi bicara soal konflik-konflik PPRN, ikutilah aturan dan putusan hukum yang ada, kasihan masyarakat yang telah dibingungkan dengan konflik PPRN selama ini,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPRN Joller Sitorus, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pertarungan Pemilu 2014 tentu bukan pekerjaan yang mudah. Sementara, PPRN selama ini dapat dikatakan telah tertinggal dua tahun dibanding partai lainnya dalam melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan sosialisasi akibat konflik internal yang berkepanjangan.

“Oleh sebab itu, sudah saatnya bagi seluruh kader dan pengurus PPRN, baik di pusat dan daerah merapatkan barisan bagi upaya pemenangan PPRN pada pemilu mendatang,” kata Joller.

DPP  PPRN  juga telah mengambil kebijakan penting di partai terkait optimalisasi konsolidasi, kaderisasi, dan sosialisasi partai ke depan.

“DPP PPRN telah memutuskan tidak akan ada keputusan PAW terhadap kader dan anggota DPRD PPRN di daerah yang sunggguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat dan taat kepada AD/ART PPRN hingga digelarnya Pemilu 2014,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Jollers juga meminta maaf kepada masyarakat yang telah dibingungkan dengan konflik PPRN selama ini.

“Walaupun konflik ini sesungguhnya bukanlah sepenuhnya karena kesalahan PPRN,” kata Joller Sitorus.

Joller Sitorus menambahkan sejarah konflik PPRN sesungguhnya sangat sederhana. Diawali dengan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) I PPRN versi Amelia A. Yani di Bandung Maret 2010. Kemudian, Amelia A. Yani mendesak Menteri Hukum dan HAM saat itu dijabat Patrialis Akbar untuk mengesahkan hasil Munas illegal di Bandung tersebut dengan menggugat Menteri Hukum dan HAM ke PTUN Jakarta.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengesahan Munas illegal Amelia A. Yani nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 yang didasarkan pada perintah putusan PTUN Jakarta nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang belum berkekuatan hukum tetap (incraht).

Dalam proses hukum di tingkat kasasi, MA membatalkan putusan PTUN Jakarta tersebut melalui putusan MA Nomor 194 K/TUN/2011 tertanggal 4 Juli 2011. Putusan kasasi ini pun telah diperjelas dengan Fatwa MA Nomor 68/Td.TUN/X/2011,terakhir sdr Amelia mengajukaan PK dan didalam putusan PK No 150 tanggal 19 Januari 2012 ditolak.

Dengan, demikian, putusan PTUN Jakarta sebagai dasar diterbitkannya SK pengesahan Munas illegal Amelia A. Yani oleh Menteri Hukum dan HAM batal demi hukum.

Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan SK terbaru nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 19 Desember 2011 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang mengesahkan hasil Munas I PPRN yang sah di Jakarta Maret 2011 dengan Ketua Umum H Rouchin.

“Kalau kecewa dengan proses hukum, lupakanlah kekecewaan itu, mari kembali ke jalan yang benar, kembalilah ke PPRN kalau memang ingin kembali, kami akan terima dengan baik, mari perkuat partai ini menghadapi Pemilu 2014,” demikian Joller Sitorus.(Zul)

PPRN: Saatnya Bekerja Untuk Rakyat

Posted in Tak Berkategori on Februari 7, 2012 by pprn

Jakarta – DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) meminta seluruh kader dan anggota DPRD dari PPRN untuk kembali merapatkan barisan, bekerja seoptimal mungkin memperjuangkan aspirasi rakyat. Pasalnya, saat ini sudah tidak ada lagi hambatan bagi PPRN, baik secara internal organisasi maupun eksternal untuk bekerja lebih baik ke depan.

“Saatnya seluruh kader dan wakil rakyat PPRN bekerja lebih optimal untuk kemakmuran rakyat sesuai visi dan misi partai,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPRN, Joller Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Joller mengatakan pesan dari Ketua Dewan Pembina PPRN DR. Sutan Raja DL. Sitorus, secara kelembagaan PPRN meminta maaf kepada rakyat dan simpatisan PPRN karena telah salah memilih kader yang telah mengakibatkan munculnya konflik yang berkepanjangan di tubuh PPRN.

Konflik internal yang terjadi di PPRN sejak dua tahun terakhir, kata Joller, dapat dikatakan bukanlah murni kesalahan PPRN secara kelembagaan. Konflik PPRN terjadi karena dimanfaatkan oleh kader-kader yang telah salah masuk partai dan hanya mencari keuntungan demi kepentingan pribadi (oportunis), konflik ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi PPRN untuk rekruitment kader harus sesuai dengan visi dan misi perjuangan partai.

“Kami sangat mengapresiasi putusan Kasasi, Fatwa, dan terakhir PK Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak gugatan Amelia A. Yani atas pembatalan penetapan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PPRN, karena sebelumnya PTUN Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2010 dan PT TUN Jakarta pada tanggal 8 Maret 2011 sempat memenangkan gugatan Amelia A. Yani yang meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera mengesahkan kepengurusan yang dibentuknya berdasarkan Munas PPRN illegal di Bandung pada tanggal 9-10 Maret 2010 lalu yang akhirnya dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengesahkan kepengurusan Amelia A. Yani saat ini,” papar Joller.

Joller mengatakan secara hukum, MA telah mengeluarkan putusan Kasasi, diperkuat dengan Fatwa MA dan terakhir PK Nomor 150 PK/TUN/2011 tertanggal 19 Januari 2012 terkait keabsahan kepengurusan PPRN. Dalam semua putusan itu, MA telah menolak gugatan mantan Ketua Umum PPRN, Amelia A Yani yang berarti secara hukum telah membatalkan penetapan Amelia A Yani sebagai Ketua Umum PPRN. Putusan PK MA ini sekaligus telah memperkuat putusan kasasi MA Nomor Nomor 194 K/TUN/2011 dan fatwa MA Nomor 68/Td.TUN/X/2011 yang intinya menyatakan kepengurusan DPP PPRN yang sah adalah kepengurusan PPRN yang berlandaskan AD dan ART partai serta hasil Munas I PPRN di Jakarta pada tanggal 19-20 Maret 2011 yang telah menetapkan H Rouchin sebagai Ketua Umum DPP PPRN periode 2011-2016.

“Logikanya siapa yang dia ajak munas sedangkan 24 DPW-PPRN sudah tidak percaya, melakukan gugatan lagi di PTUN Jakarta dan gugatannya di terima pula oleh peradilan PTUN, meski akhir upayanya secara hukum dikandaskan oleh lembaga hukum tertinggi, MA,” jelasnya.

Terkait putusan PK MA tertanggal 19 Januari lalu, kata Joller, setelah amar putusan keluar akan disampaikan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini, keputusan Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan DPP PPRN yang sah serta tindak lanjut dari putusan MA tinggal menunggu proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Oleh sebab itu, tambah Joller, DPP PPRN meminta kepada seluruh kader dan wakil rakyat PPRN di daerah yang selama ini tidak dapat bekerja optimal karena selalu di ancam PAW oleh ketua umum illegal tersebut bila tidak mau menuruti kehendak pribadinya, agar bekerja seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat ke depan karena sudah tidak ada lagi hambatan baik di tingkatan internal maupun eksternal partai.

“Kami juga menjamin tidak akan ada recall terhadap wakil rakyat dari PPRN yang terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan sesuai AD/ART partai, rapatkan barisan, perkuat konsolidasi partai menuju 2014,” ujarnya

PASCA PK, PPRN MENUNGGU PENETAPAN KEMENKUMHAM

Posted in Tak Berkategori on Januari 30, 2012 by pprn

JAKARTA–Mahkamah Agung melalui sidang Peninjauan Kembali (PK) menetapkan tidak ada lagi sengketa internal dalam tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Putusan tersebut sekaligus menghentikan upaya hukum yang dilakukan oleh kubu pemohon, Amelia A. Yani, mantan ketua PPRN. Sekretaris Jenderal PPRN, Joller Sitorus menegaskan putusan PK itu telah menjadi puncak pertarungan hukum. Kedua pihak yang harus menghormati dan mengakui putusan tersebut. Tak ada celah lagi untuk melakukan upaya hukum lain.

“Bagi PPRN putusan MA itu sangat berarti sekali. Hakim di MA telah memberikan putusan terbaiknya. Tak pantas menodai dengan emosi pribadi,” ujar Sekjen PPRN, Joller Sitorus di kantor PPRN, Pondok Bambu, Jakarta, Sabtu (28/1). Menurutnya, konflik internal yang menyerap energi luar biasa tersebut harus segera terbayarkan kembali. Dengan melakukan percepatan konsolidasi dan membangun komunikasi politik yang cepat. Agar tidak berlarutlarut dalam pesta kemenangan menanggapi putusan MA.

Dia menilai putusan MA itu telah mengakhiri perseteruan yang terjadi dalam tubuh partai PPRN. Akhir dari pertarungan yang panjang tersebut perlu segera disikapi dengan kerja keras oleh seluruh kader partai. Sekaligus mempersiapkan pada tahap selanjutnya. Joller meminta kader partai dapat kembali mempersatuakn diri dalam wadah partai. Menuangkan karya dan ide-ide cermerlangnya bagi kemajuan partai.

“Putusan MA melalui sidang PK itu tak berarti tuntas sudah pekerjaan partai. Masih ada sejumlah PR yang harus segera dituntaskan,” ungkapnya. Setelah putusan ini, lanjut dia, langkah terdekat adalah menunggu penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM. Bekal penetapan Kemenkumham inilah menjadi infrastruktur tunggal dalam menyambut pesta demokrasi 2014 mendatang. Untuk itu, Joller meminta semua kader kembali ikut bekerja dalam mempercepat penetapan Kemenkumham. Karena secara hukum kondisi partai sudah membaik, tak ada lagi guguatan dan konflik internal.

“Ayo..kita bekerja kembali. Menyambut penetapan oleh Kemenkumham. Yang berarti kerja politik masih terus harus dilakukan, belum berhenti,” pungkasnya di hadapan 33 pengurus DPW PPRN di kantornya. Seperti diketahui konflik internal PPRN ini bermula dari gugatan yang diajukan mantan ketua umum PPRN, Amelia A Yani. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.

Dalam gugatannya Amelia A. Yani memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya dinyatakan bahwa dirinya (Penggugat) sebagai Ketua Umum DPP PPRN yang sah berdasarkan Keputusan Menkum dan HAM RI Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. Sengketa itulah yang terus bergulir sampai pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dengan hasil menolak gugutan Amelia A Yani, yang berarti menolak dan membatalkan penetapan sebagai Ketua Umum PPRN yang sah. (rko)

(indopos)

DPP PPRN Imbau Kader Tak Berbuat Anarkhis

Posted in Tak Berkategori on November 5, 2011 by pprn

JAKARTA – Pengurus DPP PPRN mengimbau para kader di daerah untuk tidak berbuat tindakan anarkhis pasca keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan kepengurusan DPP PPRN yang sah berdasarkan hasil Munas I PPRN 19-20 Maret 2011 di Jakarta. Fatwa MA telah menjelaskan bahwa SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 yang mengesahkan kepengurusan DPP PPRN pimpinan Amelia Yani berdasarkan hasil Munas PPRN illegal di Bandung 8-10 Maret 2010 telah batal demi hukum.

Sesuai hasil putusan kasasi MA Nomor 194 K/TUN/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan DPP PPRN pimpinan Amelia Yani oleh Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Umum DPP PPRN, H Rouchin mengatakan dengan keluarnya putusan MA dan diperjelas oleh fatwa MA Nomor 68/Td.TUN/X/2011 pada 25 Oktober 2011 maka konflik internal yang mengakibatkan munculnya kepengurusan ganda di PPRN telah selesai secara hukum. Imbauan DPP PPRN kepada para kader dan pengurus PPRN di daerah secara resmi telah disampaikan melalui surat Nomor 073/SE/DPP-PPRN/XI/2011 tertanggal 2 Nopember 2011.

“Kami meminta semua kader PPRN bersikap tenang menghadapi situasi ini serta dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkhis,” kata H Rouchin dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN, Rabu (2/11).

H Rouchin mengatakan putusan dan fatwa MA telah menegaskan kepemimpinan PPRN yang sah berdasarkan hasil Munas I PPRN di Jakarta dengan Ketua Umum, H Rouchin. Di sisi lain, penonaktifan Amelia Yani dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPRN telah diputus pula oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan nomor perkara 366/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM tertanggal 22 April 2010. Penonaktifan Amelia Yani telah dinyatakan sah secara hukum oleh PN Jakarta Timur dengan menolak gugatan Amelia Yani atas penonaktifan dirinya sebagai Ketua Umum PPRN. “Artinya, penonaktifan Amelia Yani sebagai Ketua Umum PPRN sah secara hukum,” kata H Rouchin.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PPRN, Joller Sitorus mengatakan pasca keluarnya putusan kasasi MA pada 4 Juli 2011 memang menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran dalam membaca putusan kasasi tersebut. Namun, saat ini silang penafsiran tersebut sudah seharusnya tidak boleh terjadi lagi dengan adanya fatwa MA yang telah menjelaskan isi dari putusan kasasi MA.Secara implisit, fatwa MA menjelaskan bahwa kepengurusan DPP PPRN yang sah adalah pimpinan H. Rouchin yang kini berkantor di Pondok Bambu Jakarta.

Saat ini, memang terdapat sejumlah perkara sengketa PPRN yang ditangani pihak pengadilan yang mengatasnamakan PPRN oleh Amelia Yani. Bahkan, sejumlah perkara telah diputus oleh pengadilan yang memenangkan Amelia Yani. Namun, perkara-perkara yang ditangani pengadilan tersebut berkutat pada persoalan mekanisme pemecatan kader-kader PPRN oleh Amelia Yani.

“Seandainya para pihak yang menggugat Amelia Yani di pengadilan adalah tentang apakah Amelia Yani mempunyai kewenangan memecat kader PPRN atas nama DPP PPRN, maka dapat dipastikan pengadilan tidak akan berwenang lagi melanjutkan perkara-perkara tersebut dengan adanya putusan kasasi dan fatwa MA ini,” kata Joller Sitorus.

Terkait perkara-perkara sengketa antara Amelia Yani dengan para kader yang telah diputus pengadilan, Joller Sitorus mengatakan saat ini putusan-putusan pengadilan tersebut sudah tidak lagi berpengaruh pada PPRN. Pasalnya, yang berperkara saat ini, yakni Amelia Yani, bukan lagi pengurus PPRN yang sah.

Adanya perkara pengadilan antara kader dan Amelia Yani, tambah Joller Sitorus, juga dikarenakan lambannya sikap Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti putusan kasasi MA yang sesungguhnya telah memutus konflik kepengurusan di internal PPRN secara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Guna menghindari konflik baru dan hal-hal yang tidak diinginkan saat ini di internal PPRN, seharusnya Menteri Hukum dan HAM segera menindaklanjuti putusan kasasi MA secara arif dan bijaksana.

“Proses-proses pengadilan antara kader dengan Amelia Yani yang bersumber dari kasus-kasus pemecatan mereka sebagai kader PPRN dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM sangat lamban menindaklanjuti putusan kasasi MA ini,” ujarnya.(*/JPNN)

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.