Sesuai hasil putusan kasasi MA Nomor 194 K/TUN/2011 tertanggal 4 Juli 2011 yang membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan DPP PPRN pimpinan Amelia Yani oleh Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Umum DPP PPRN, H Rouchin mengatakan dengan keluarnya putusan MA dan diperjelas oleh fatwa MA Nomor 68/Td.TUN/X/2011 pada 25 Oktober 2011 maka konflik internal yang mengakibatkan munculnya kepengurusan ganda di PPRN telah selesai secara hukum. Imbauan DPP PPRN kepada para kader dan pengurus PPRN di daerah secara resmi telah disampaikan melalui surat Nomor 073/SE/DPP-PPRN/XI/2011 tertanggal 2 Nopember 2011.

“Kami meminta semua kader PPRN bersikap tenang menghadapi situasi ini serta dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkhis,” kata H Rouchin dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN, Rabu (2/11).

H Rouchin mengatakan putusan dan fatwa MA telah menegaskan kepemimpinan PPRN yang sah berdasarkan hasil Munas I PPRN di Jakarta dengan Ketua Umum, H Rouchin. Di sisi lain, penonaktifan Amelia Yani dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPRN telah diputus pula oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dengan nomor perkara 366/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM tertanggal 22 April 2010. Penonaktifan Amelia Yani telah dinyatakan sah secara hukum oleh PN Jakarta Timur dengan menolak gugatan Amelia Yani atas penonaktifan dirinya sebagai Ketua Umum PPRN. “Artinya, penonaktifan Amelia Yani sebagai Ketua Umum PPRN sah secara hukum,” kata H Rouchin.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PPRN, Joller Sitorus mengatakan pasca keluarnya putusan kasasi MA pada 4 Juli 2011 memang menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran dalam membaca putusan kasasi tersebut. Namun, saat ini silang penafsiran tersebut sudah seharusnya tidak boleh terjadi lagi dengan adanya fatwa MA yang telah menjelaskan isi dari putusan kasasi MA.Secara implisit, fatwa MA menjelaskan bahwa kepengurusan DPP PPRN yang sah adalah pimpinan H. Rouchin yang kini berkantor di Pondok Bambu Jakarta.

Saat ini, memang terdapat sejumlah perkara sengketa PPRN yang ditangani pihak pengadilan yang mengatasnamakan PPRN oleh Amelia Yani. Bahkan, sejumlah perkara telah diputus oleh pengadilan yang memenangkan Amelia Yani. Namun, perkara-perkara yang ditangani pengadilan tersebut berkutat pada persoalan mekanisme pemecatan kader-kader PPRN oleh Amelia Yani.

“Seandainya para pihak yang menggugat Amelia Yani di pengadilan adalah tentang apakah Amelia Yani mempunyai kewenangan memecat kader PPRN atas nama DPP PPRN, maka dapat dipastikan pengadilan tidak akan berwenang lagi melanjutkan perkara-perkara tersebut dengan adanya putusan kasasi dan fatwa MA ini,” kata Joller Sitorus.

Terkait perkara-perkara sengketa antara Amelia Yani dengan para kader yang telah diputus pengadilan, Joller Sitorus mengatakan saat ini putusan-putusan pengadilan tersebut sudah tidak lagi berpengaruh pada PPRN. Pasalnya, yang berperkara saat ini, yakni Amelia Yani, bukan lagi pengurus PPRN yang sah.

Adanya perkara pengadilan antara kader dan Amelia Yani, tambah Joller Sitorus, juga dikarenakan lambannya sikap Menteri Hukum dan HAM menindaklanjuti putusan kasasi MA yang sesungguhnya telah memutus konflik kepengurusan di internal PPRN secara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Guna menghindari konflik baru dan hal-hal yang tidak diinginkan saat ini di internal PPRN, seharusnya Menteri Hukum dan HAM segera menindaklanjuti putusan kasasi MA secara arif dan bijaksana.

“Proses-proses pengadilan antara kader dengan Amelia Yani yang bersumber dari kasus-kasus pemecatan mereka sebagai kader PPRN dikarenakan Kementerian Hukum dan HAM sangat lamban menindaklanjuti putusan kasasi MA ini,” ujarnya.(*/JPNN)

Seluruh kader dan simpatisan PPRN seluruh Nusantara

Berhubung adanya pemberitaan menyesatkan tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 194 K/TUN/2011 oleh sdr. Tonin Tahta Singarimbun di harian Rakyat Merdeka edisi Kamis tanggal 11 Agustus 2011 dan mungkin juga di media-media yang lainnya, maka  DPP-PPRN merasa perlu untuk memberikan penjelasan  sebagai berikut :

1. Bahwa sdri. Amelia A. Yani dengan kroni-kroninya masih mencoba mempengaruhi   kader-kader PPRN dengan cara mengartikan sendiri amar putusan Mahkamah Agung RI dimaksud, sesuai dengan kehendaknya sendiri.
2. Bahwa benar putusan Mahkamah Agung RI tidak secara langsung membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-17.AH.11.01 tahun 2010, akan tetapi  SK Menteri Hukum dan HAM RI dimaksud adalah produk hukum dari Putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2010/PTUN-JKT. Dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI dimaksud, sangat jelas tertulis bahwa SK tersebut diterbitkan atas perintah putusan PTUN Jakarta   No. 91/G/2010/PTUN-JKT.
3. Dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 194 K/TUN/2011 yang telah membatalkan putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2010/PTUN-JKT jo. putusan PT TUN Jakarta No. 09/B/2011/PT TUN-JKT, secara otomatis seluruh produk hukum yang terbit atas putusan PTUN Jakarta dimaksud menjadi batal demi hukum.
4. Bahwa pada waktu sdri. Amelia A. Yani menggugat Menteri Hukum dan HAM ke PTUN Jakarta maka kami DPP-PPRN mengajukan permohonan untuk menjadi Tergugat Intervensi, permohonan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jakarta, yangakhirnya PTUN Jakarta mengadili perkara konflik internal Partai yang seharusnya dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Parpol adalah kewenangan Pengadilan Negeri.
5. Perlu kami jelaskan juga bahwa sdri. Amelia A. Yani sewaktu menggugat Menteri Hukum dan HAM RI di PTUN Jakarta selalu mengatas namakan DPP-PPRN, akan tetapi gugatan hanya dilakukan sendiri oleh sdri. Amelia A. Yani, kalau mengatas namakan DPP-PPRN tentunya harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPRN. Gugatan sdri. Amelia A. Yani tersebut telah diadili sendiri oleh Mahkamah Agung RI (seperti tertulis dalam amar putusan) dengan kesimpulan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Menteri Hukum dan HAM RI dan DPP-PPRN), menyatakan gugatan Penggugat (Amelia A. Yani) tidak dapat diterima.

Dengan penjelasan kami di atas kami mohon seluruh kader dan simpatisan PPRN seluruh Nusantara tidak terpengaruh dengan pepesan kosong yang dibuat oleh sdri. Amelia A. Yani dan kroni-kroninya. Berikut kami jelaskan lagi kronologis konflik internal PPRN akibat tingkah laku sdri. Amelia A. Yani selama menjadi kader PPRN.

KRONOLOGIS KONFLIK INTERNAL DPP-PPRN BERIKUT  PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN :

I. Penonaktifan sdri. Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum PPRN :

-         Pada awal bulan Nopember 2009, sebanyak 24 DPW-PPRN se Indonesia mengajukan pernyataan sikap berupa mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sdri.  Amelia A. Yani

-         Pada tanggal 13 Nopember 2009 atas undangan sdri. Amelia A. Yani, DPP-PPRN mengadakan rapat yang dipimpin sendiri oleh sdri. Amelia A. Yani yang pada waktu itu selaku Ketua Umum, dengan agenda membahas pernyataan sikap mosi tidak percaya dari pengurus daerah di atas.

-         Di tengah perjalanan rapat DPP-PPRN, sdri Amelia A. Yani pergi meninggalkan rapat tersebut, kemudian pimpinan rapat digantikan oleh Ketua III DPP-PPRN yang selanjutnya peserta rapat menyepakati untuk menonaktifkan sdri. Amelia A. Yani dari jabatan Ketua Umum DPP-PPRN dan hasil keputusan Rapat tersebut telah dibuatkan dalam Akta Notaris nomor 24 tanggal 24 Nopember 2009 oleh Notaris                        A. Badrutaman, SH.

-         Pada tanggal 14 Nopember 2009  Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN menguatkan hasil rapat 13 Nopember 2009 dengan mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan sdri. Amelia A. Yani dari Ketua Umum PPRN sebagai mana kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 19 AD PPRN.

-         Pada tanggal 16 Nopember 2009, sdri. Amelia A. Yani mengajukan Gugatan terhadap Putusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN (untuk dikembalikan sebagai Ketua Umum PPRN) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara : 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.

-         Pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus perkara tersebut dengan amar putusan tidak menerima Gugatan sdri. Amelia A. Yani (putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum Kasasi)

-         Dengan demikian penonaktifan sdri. Amelia A. Yani sah sesuai mekanisme Partai dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik.

II. Gerakan sdri. Amelia A. Yani setelah dinonaktifkan :

-          Pada tanggal 8-10 Maret 2010 sdri. Amelia A. Yani mengadakan kegiatan yang mereka namakan Musyawarah Nasional Pertama PPRN di Bandung, dari hasil pengecekan ada 5 DPW-PPRN yang ikut pertemuan tersebut.

Perlu kami jelaskan bahwa AD dan ART PPRN Pasal 20 ayat 16 disebutkan bahwa Musyawarah Nasional pertama dapat diadakan setelah lima tahun sejak Partai didirikan, dimana PPRN berdiri tanggal 20 Januari 2006, jadi kalau melakukan MUNAS sesuai tanggal 8-10 Maret 2010 sudah melanggar ketentuan AD dan ART Partai.

-          Kemudian sdri. Amelia A. Yani mengajukan permohonan pengesahan hasil Munas yang dilaksanakannya ke Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi pihak Kementerian Hukum dan HAM RI tidak bersedia mengesahkan karena DPP-PPRN sudah melaporkan kegiatan liar sdri. Amelia A. Yani tersebut ke Kementerian Hukum           dan HAM RI.

-          Selanjutnya sdri. Amelia A. Yani pada tanggal 01 Juli 2010 mengajukan Gugatan terhadap sikap diam Menteri Hukum dan HAM RI yang tidak mengesahkan hasil Munas ke PTUN Jakarta dengan Nomor perkara : 91/G/2010/PTUN-JKT

-          Pada tanggal 10 Agustus 2010 DPP-PPRN mengajukan permohonan untuk dilibatkan sebagai pihak yang terkait dalam perkara di atas, oleh pihak PTUN Jakarta mengabulkan permohonan DPP-PPRN untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi.

-          Pada tanggal 1 Nopember 2010 PTUN Jakarta memutuskan perkara No. 91/G/2010/PTUN.JKT dengan mengabulkan Gugatan Amelia A. Yani, dan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengesahkan MUNAS yang dilakukan oleh sdri. Amelia A. Yani akan tetapi DPP-PPRN sebagai Pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Nopember 2010 mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Jakarta sehingga amar putusan tersebut berbunyi putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2010/PTUN.JKT belum memenuhi kekuatan hukum tetap.

-          Akan tetapi pada tanggal 15 Nopember 2010 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan SK Nomor : M.HH-17.AH.11.01 tahun 2010 yang mengesahkan hasil Munas yang dilakukan sdri. Amelia A. Yani atas putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2010/PTUN.JKT (Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan kesalahan karena mengeksekusi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap).

-          Pada tanggal 08 Maret 2011 PT TUN Jakarta memutuskan permohonan banding perkara di atas yang menolak permohonan banding DPP-PPRN.

-          DPP-PPRN melakukan MUNAS sesuai dengan AD dan ART PPRN setelah 5 (lima) tahun berdiri pada tanggal 19-20 Maret 2011 dan menghasilkan perubahan AD dan ART PPRN serta terpilihnya susunan kepengurusan DPP-PPRN periode 2011-2016

-          Pada tanggal 11 April 2011 DPP-PPRN (berdasarkan Hasil Munas I sesuai dengan   AD dan ART PPRN pada tanggal 19-20 Maret 2011), yang dalam hal ini diwakili oleh H. Rouchin (Ketua Umum PPRN) dan Joller Sitorus (Sekretaris Jenderal PPRN), melanjutkan proses hukum PPRN dengan sdri. Amelia A. Yani dan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

-          Pada tanggal 04 Juli 2011 Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan menerima permohonan Kasasi yang diajukan  oleh DPP-PPRN dan membatalkan putusan PT TUN Jakarta No.09/B/2011/PT TUN-JKT jo. Putusan PTUN Jakarta No. 91/G/2010/PTUN-JKT dan mengadili sendiri perkara PTUN Jakarta serta memutuskan dalam hal ini menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (dalam hal ini Menkumham RI dan DPP-PPRN) menyatakan gugatan Penggugat (dalam hal ini sdri. Amelia A. Yani) tidak dapat diterima.

Kesimpulan :

-       Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/TUN/2011 yang         sudah berkekuatan hukum tetap, maka SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-17.AH.11.01 tahun 2010 yang  merupakan produk hukum dari putusan PTUN Jakarta No.91/G/2010/PTUN-JKT menjadi batal demi hukum, dengan demikian konflik internal di PPRN telah selesai sehingga diharapkan Menteri Hukum dan HAM RI segera menerbitkan Surat Keputusan pengesahan hasil MUNAS I PPRN pada tanggal 19-20 Maret 2011 yang sesuai dengan AD dan ART PPRN dan ketententuan Undang-Undang tentang Partai Politik.

Jakarta, 12 Agustus 2011

Pembatalan tersebut tertuang dalam putusan MA tertanggal 4 Juli 2011 yang telah diterima salinannya oleh pengurus DPP PPRN versi Pondok Bambu Jakarta, Senin (8/8). Salinan putusan itu pun kemudian disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar untuk ditindaklanjuti.

“Kami telah menyampaikan salinan putusan kasasi MA tersebut ke Menkumham melalui Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM, Anshari. Kami berharap putusan MA itu dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin,” kata Ketua Umum DPP PPRN Pondok Bambu Jakarta, H Rouchin di Jakarta, Selasa (9/8).

Sekjen DPP PPRN versi Pondok Bambu Jakarta, Joller Sitorus mengatakan putusan kasasi MA yang diterima pihaknya secara tidak langsung telah menyelesaikan konflik berkepanjangan yang selama ini terjadi di tubuh PPRN. Putusan itu secara tidak langsung mengukuhkan bahwa PPRN hanya satu yakni PPRN Pondok Bambu.

Sebelumnya, Patrialis telah mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PPRN versi Amelia Yani yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Juli lalu. Pengesahan itu didasarkan pada putusan PTUN Jakarta yang mengesahkan kepenggurusan Amelia.

Namun MA membatalkan putusan PTUN Jakarta itu. Dalam amar putusannya, MA menyatakan menerima permohonan kasasi dari DPP PPRN Pondok Bambu dan membatalkan putusan PT TUN Jakarta tentang pengesahan kepengurusan Amelia Yani.

“Kami heran, mengapa saat itu Menkumham berani mengeluarkan putusan berdasarkan PTUN Jakarta tersebut. Padahal putusan itu belum berkekuatan hukum tetap karena masih sedang dalam proses banding dan kini sudah keluar putusan kasasinya,” ujar Sitorus.

(suara pembaruan)

“Saya tekankan, DL Sitorus tidak pernah mau “bertikai” dengan Amelia Yani. Dia itu Bapa bagi semua pihak dan sangat peduli pada semua orang tanpa membedakan Suku, Agama dan derajat. Artinya Dia Bapa yang selalu mengayomi, Karena itu, kami juga mau memaafkan dan menerima jika yang bersangkutan (Amelia Yani) mau bergabung kembali ke Partai kami. Kalau tidak, ya kita lanjutkan dijalur hukum,” kata Sekjen PPRN, Joller Sitorus, ketika ditemui di Departemen Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/4)
Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya kami dari Kubu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Versi DL Sitorus tidak mengakui keabsahan PPRN dibawah pimpinan Amelia Yani. karena Musyawarah Nasional (Munas) pertama DPP PPRN yang diadakan oleh kubu Ketua Umum PPRN nonaktif, Amelia Yani di Bandung pada bulan 4 Maret 2010, tidak sah.

“kami anggap tidak sah karena dalam pelaksanaan Munas, Amelia Ahmad Yani bertindak sendiri tidak disertai oleh siapa pun anggota dewan pimpinan pusat yang sifatnya kolektif legal. Tidak boleh sendiri dong Munas,” ujar sekjen yang baru saja dilantik oleh pengurus di kantor DPP PPRN Pondok Bambu

Akibat tindakan “main hakim” sendiri, yang dilakukan oleh Ketum PPRN versi Amelia Yani dalam munas tersebut, maka pihaknya tidak mengakuinya lagi sebagai ketum. Berlaku surat pemberitahuan PN Jakarta Timur No 63/KH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 keluar. Karena itu kami akui ada konflik internal PPRN. Dan para pengurus partai yang ada diseluruh wilayah Indonesia membuat mosi tidak percaya kepada Ketua umum (Amelia Ahmad Yani).

Hal tersebut lanjut Sitorus dikarenakan Kubu Amelia Yani bersama oknum mengatasnamakan PPRN, melanggar prinsip Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Hotel Savoy Hotma, Bandung, 8-9 Maret 2010.

“Tidak ada verifikasi peserta, yang terjadi adalah klaim legitimasi demi kepentingan Amelia Yani dan oknum berkepentingan,”tukas pria kelahiran Tapanuli Sumatera Utara.

Karena itulah, lanjutnya, Ketua Dewan Pembina dan Pendiri Utama PPRN, DL Sitorus, telah membebastugaskan Amelia Yani dari jabatannya sebagai ketua umum dan mengangkat Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum Sabar Ganda Sitorus.

Joller menegaskan, pemilahan Sabar Ganda Sitorus sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum sudah merupakan aturan partai yang tertuang dalam pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Partai mengenai hak dan wewenang Pemrakarsa dan Pendiri Utama.

“Apalagi, didukung permintaan resmi 2/3 pengurus daerah se-Indonesia, selain itu Amelia Ahmad Yani juga dinilai gagal memimpin PPRN, karena pada pemilu legislatif dan Pilpres 2009 gagal.serta kepimpinan juga cenderung melakukan tindakan indispliner yang bertentangan dengan AD/ART. Apalagi dia telah berbuat sewenang-wenang mencopot puluhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabang yang tidak segaris dengan kepentingannya,” pungkasnya BAS

Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) PPRN, Joller Sitorus, berdasarkan amanat Musyawarah Nasional (Munas) PPRN yang kini tak lagi dipimpin Amelia Yani, akan terus mendukung Pemerintahan SBY.

”Dukungan ini merupakan salah satu rekomendasi Munas. PPRN siap mengawal SBY hingga 2014,” ujar Joller Sitorus, ketika menyerahkan berkas di Kementrian hukum dan ham, kuningan, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Joller Sitorus mengatakan, pemerintah yang di pimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesamaan, baik visi maupun misi, dalam mensejahterahkan rakyat. ”Selama pemerintahan SBY berjuang untuk menuntaskan kemiskinan, kami akan setia mengawalnya,” kata Joller.

Lebih lanjut, Joller menyatakan, menjelang Pemilu 2014, PPRN mengaku sudah ada tawaran dari partai partai besar untuk bergabung. Kendati demikian, partai ini tidak akan gegabah untuk segera memilih bergabung dengan sejumlah partai besar.

”Sampai sekarang masih dalam tahap lobby lobby, yang jelas Munas PPRN kemarin menyatakan bahwa saat ini kita akan tunggu pemerintahan SBY ,ada 200 pendukung kita sarankan untuk benar-benar menjaga negara kita,dan mendukung pemerintahan,” ujarnya.

Kami pengurus DPP PPRN yang sah sesuai aturan parpol, dan kami yakin pemerintah (Menkum HAM) mensahkan pengurus hasil Munas I di Jakarta, kata Sekjen DPP PPRN Joller Sitorus usai menyerahkan berkas kepengurusan baru itu kepada Departemen Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/4).

Joller menegaskan, bahwa Munas I DPP PPRN yang dilaksanakan kubu Ketua Umum PPRN nonaktif, Amelia Ahmad Yani di Bandung pada tanggal Maret 2010 tidak sah.

Bahkan kata Joller, Munas pertama yang diselenggarakan dari kubu Amelia Ahmad Yani, juga tidak diakui Kemenkum-HAM. Dalam pelaksanaan Munas pun, Amelia Yani dianggap bertindak sendiri dan tidak disertai oleh siapapun anggota dewan pimpinan pusat yang sifatnya kolektif.

Itu berbeda dengan pelaksanaan Munas I di Jakarta pada 20 Maret lalu. Dalam Munas yang menghasilkan Ketua Umum PPRN H Endin Syarifuddin ini dihadiri 30 DPW dan bahkan dihadiri pengurus DPD yang masih memegang SK Amelia Yani. Ini bukti kalau kepengurusan kami legal dan diakui, jelas dia.

Joller menambahkan, kubu Amelia Yani bersama oknum-oknum yang mengatasnamakan PPRN, mencoba tidak mematuhi tata aturan dan melanggar prinsip Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional di Hotel Savoy Hotma, Bandung, 8-9 Maret 2010.
Tidak ada verifikasi peserta, yang terjadi adalah klaim legitimasi demi kepentingan Amelia dan oknum berkepentingan, katanya.

Bebastugaskan
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina dan Pendiri Utama PPRN, DL Sitorus, telah membebastugaskan Amelia Yani dari jabatannya sebagai ketua umum per 14 November 2009. Sitorus kemudian mengangkat Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum Sabar Ganda Sitorus.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan pasal 17, 18 dan 19 AD Partai mengenai hak dan wewenang Pemarakarsa dan Pendiri Utama, dan didukung permintaan resmi 2/3 pengurus daerah se-Indonesia.

Alasan lain pembebastugasan putri pahlawan revolusi Ahmad Yani tersebut dikarenakan yang bersangkutan dinilai gagal pada pemilu legislatif dan Pilpres 2009, terutama gagal memenuhi target capaian politik internal PPRN. Disamping itu, Amelia Yani juga dianggap cenderung melakukan tindakan indispliner dan melenceng dari tujuan partai.

Misalnya saja, kata Joller, Amelia dinilai secara sewenang-wenang mencopot puluhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabang yang tidak segaris dengan kepentingannya.

Menanggapi apa langkah DPP PPRN hasil Munas I di Jakarta apabila kubu Amelia Yani tetap mengklaim sebagai kepengurusan yang sah, Joller menyatakan DPP PPRN menyerahkan persoalan tersebut kepada rakyat dan konstituen PPRN untuk menentukan mana yang benar dan salah, dan mana yang legal atau tidak.

Kita juga mempersilahkan untuk menguji siapa yang benar dan tidak di dalam proses verifikasi parpol yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Marilah kita uji kebenaran tersebut sehingga tidak ada lagi sikap mengklaim, ujar dia

Jakarta

“Kalau dulu 2,5 persen itu sudah berat bagi partai yang baru. Karena untuk mensosialisasikan partai kita membutuhkan waktu lama. Enggak mungkin 5 tahun partai bisa mencapai 2,5 persen. Itu tidak adil,” kata Joller.
Hal tersebut disampaikan Joller usai pelantikan pengurus PPRN, di Sekretariat PPRN, Jl Pahlawan Revolusi 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (11/4) Sore.

Menurutnya, bagi partai baru membutuhkan waktu guna mencapai ambang batas yang ditentukan pemerintah tersebut.

“Butuh waktu lama, ada kaderisasi, sosialisasi, dan banyak program yang harus dilakukan. Jadi tidak mungkin membutuhkan waktu hanya 5 tahun ke depan,” jelasnya

Mensiasati itu, Joller menambahkan, PPRN berencana untuk berbaur dengan partai besar, asalkan partai tersebut memiliki visi-misi serta ideologi yang sama dengan PPRN.

“Enggak ada salahnya parpol untuk bergabung. Kalau pun bergabung namanya apa akan dibahas nanti,” ujarnya.

Sudah ada incaran partai besar yang dimaksud tadi? “Belum bisa kita umumkan masih lobi-lobi. Yang penting itu tadi, satu visi-misi dan ideologi. Siapa pun terbuka untuk kerjasama,” jawab Joller.

Joller mengatakan, sejak pemilu silam, besaran 2,5 persen sudah berat bagi partai baru. Soalnya mensosialisasikan partai yang dirintis sejak 2009 butuh waktu lama. Sebab menurut Joller ada kaderisasi, sosialisasi, dan berbagai program yang dilakukan. “Tidak mungkin 5 tahun partai baru itu bisa mencapai 2,5 persen.”

Kendati demikian Joller mengaku tak menutup kemungkinan jika PPRN siap dipinang partai lain yang satu visi dan ideologi. Tapi itu semua masih perlu dipelajari. “Tapi yang paling utama PPRN akan berjalan untuk pencapaian itu,” tutupnya.(AIS)